.jpg)
Pemerintah berkomitmen memperkokoh rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, hingga pemasok lokal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kapasitas logistik sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG.
Hal itu juga menjadi jawaban atas tantangan awal program, khususnya terkait kesiapan rantai pasok dan distribusi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.
Guna menjaga integritas dan kelancaran ekosistem tersebut, Kementerian Keuangan membentuk tim pengawas independen dari jajaran DJPb dan DJKN di seluruh daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan serta serapan anggaran MBG setiap dua bulan secara berkala.
Sejalan dengan penguatan rantai pasok dari sisi anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) turut memastikan keandalan distribusi di lapangan pasca-libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pembenahan dan peninjauan langsung ke berbagai sekolah serta SPPG dilakukan guna menata kembali operasional dan koordinasi distribusi.
“Melalui kunjungan ini kami juga mencatat sejumlah hal yang perlu terus disempurnakan, baik dari sisi operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, maupun kualitas layanan di lapangan. Seluruh masukan dan hasil pemantauan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat,” katanya.
