Pergantian Pimpinan BGN, Bukti Perbaikan Menyeluruh Dinanti

Mundurnya Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang disusul dengan pelantikan Kepala BGN yang baru, Sudaryono dan jajarannya di BGN, menyita sejumlah pihak. Pergantian sejumlah unsur pimpinan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.

Pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih, di Jakarta, Rabu (22/7/2026), mengutarakan, mundurnya satu unsur pimpinan lama Badan Gizi Nasional (BGN) dan dipilihnya lima unsur pimpinan baru yang memiliki peran dan tanggung jawab jelas menunjukkan upaya penguatan struktur organisasi di BGN.

Harapannya, perbaikan terjadi dengan kepemimpinan baru ini. ”Kalau benar pimpinan yang dipilih memang mempunyai kompetensi di bidangnya, tentu ini langkah yang harus diapresiasi. Saya lihat ini ada upaya menjalankan sesuatu dengan baik,” ungkapnya.

Meski demikian, struktur kepemimpinan baru saja tidak akan cukup untuk menunjukkan perbaikan program dan mengembalikan kepercayaan publik. Pimpinan BGN perlu membuktikan target perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terealisasi. Perbaikan mendetail mesti dilakukan.

Menurut Diah, masalah keracunan menjadi hal paling mendesak yang perlu segera dibenahi. Perbaikan tersebut disusul dengan peningkatan kualitas menu dan gizi serta fokus penerima sasaran pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).

Diah juga mengingatkan agar praktik korupsi dalam program MBG tidak terjadi lagi. Koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga serta keterbukaan terhadap masyarakat sipil diharapkan pula bisa semakin baik.

Optimisme tetap diberikan pada perbaikan tata kelola program MBG saat ini, meski dinilai tetap harus berhati-hati dengan risiko yang terjadi. Upaya perbaikan yang dijanjikan diharapkan bisa terealisasi dengan baik di masyarakat.

Sebelumnya, BGN telah mengumumkan susunan pejabat pimpinan tinggi madya yang baru. Lima orang mengisi jabatan deputi tersebut melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

”Tentu kami sangat senang karena BGN membutuhkan tim yang kuat untuk bersama-sama memperbaiki kelembagaan BGN sekaligus menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Lima pejabat tersebut yakni Prima Yosephine Berliana Hutapea sebagai Deputi Sistem dan Tata Kelola yang sebelumnya menjabat di Kementerian Kesehatan dan Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran yang sebelumnya menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pejabat lain yang ditunjuk yaitu Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, sebelumnya menjabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, sebelumnya menjabat di Kejaksaan Agung; dan Lili Familia sebagai Sekretaris Utama dengan pengalaman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Arumsari menuturkan, dengan bergabungnya deputi yang baru tersebut, kapasitas kelembagaan BGN dinilai akan semakin kuat. Perbaikan tata kelola akan tetap menjadi fokus utama yang dilakukan oleh BGN.

Terkait pendanaan, ia menyebutkan, efisiensi anggaran telah dilakukan untuk program BGN sebesar Rp 39 triliun dari sebelumnya Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Meski begitu, angka tersebut belum final karena BGN masih meninjau secara menyeluruh terhadap tata kelola program.

Hal tersebut termasuk pada validasi ulang terhadap 63,9 juta sasaran penerima manfaat. Presiden Prabowo memberikan waktu setidaknya satu bulan bagi BGN untuk memastikan seluruh perhitungan yang terkait. ”Kami diberi waktu oleh Bapak Presiden selama satu bulan untuk mempertajam kembali tata kelolanya,” ucap Arumsari.

Sementara Arumsari mengatakan, kualitas tata kelola akan diprioritaskan dalam pelaksanaan program MBG. Setiap kasus keracunan yang terjadi akan diinvestigasi berdasarkan data yang tersedia, bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan dinas kesehatan daerah setempat. Hasil investigasi akan menjadi dasar perbaikan sistem ke depan.

”Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan sebelumnya. Itulah yang sekarang menjadi tugas kami. Tidak ada visi baru. Yang kami lakukan adalah menjalankan amanat Bapak Presiden dengan lebih baik,” ujarnya, menegaskan.