Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan diplomasi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2026 New Delhi. Langkah ini diambil untuk memperluas kerja sama internasional demi kepentingan nasional.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” kata Qodari, dilansir dari Antara, Selasa, 15 September 2026.
Langkah diplomasi tersebut dirancang agar memberi dampak langsung bagi masyarakat di dalam negeri. Pemerintah berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam sesi tertutup KTT BRICS, Presiden Prabowo menegaskan posisi mandiri Indonesia. Ia menyatakan bahwa bangsa ini tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun di dunia.
Kemampuan berdiri di atas kaki sendiri harus dibangun dari dalam negeri melalui pemenuhan pangan dan ketahanan energi. Selain itu, sektor pendidikan serta kesempatan kemakmuran bersama juga menjadi fondasi utamanya.
Presiden Prabowo turut mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk saling membantu menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Indonesia menegaskan posisinya tetap sejajar dengan negara lain dalam menjalin kemitraan internasional.
Qodari menjelaskan bahwa diplomasi ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia berkomitmen untuk tumbuh bersama tanpa memihak atau bergantung pada satu poros tertentu.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” kata Qodari.
Langkah menjajaki kerja sama dengan BRICS dinilai sangat strategis di tengah maraknya proteksionisme ekonomi global. Diversifikasi mitra menjadi kunci karena BRICS menguasai hampir separuh populasi dunia.
Keanggotaan negara-negara besar di dalamnya memberi Indonesia akses langsung ke jejaring ekonomi yang sangat luas. Qodari memastikan agenda luar negeri ini tidak mengabaikan perhatian Presiden terhadap urusan dalam negeri.
Pemerintah berjanji akan terus mengawal realisasi dari setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut. Hal ini dilakukan agar dampak positifnya bisa segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Qodari.
