Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai langkah utama untuk mengurangi risiko banjir susulan pascabencana besar pada November 2025. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sekitar 41 kejadian banjir susulan telah tercatat di tiga provinsi tersebut sepanjang April hingga Oktober 2026. Peristiwa berulang itu kembali berdampak pada infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah memprioritaskan pemulihan fungsi sungai agar risiko kerusakan lanjutan dapat ditekan.
Berdasarkan pendataan pemerintah, terdapat 137 sungai yang terdampak, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Progres normalisasi masih berbeda di setiap wilayah. Di Aceh, sebanyak 15 sungai telah selesai ditangani, enam masih dalam pengerjaan, dan 10 belum dinormalisasi. Di Sumatera Utara, 28 sungai telah selesai, enam masih dikerjakan, dan 14 belum tertangani. Sementara itu, di Sumatera Barat, baru 12 sungai yang selesai dinormalisasi, 31 masih dalam proses, dan 15 belum tersentuh pengerjaan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan lokasi dan kebutuhan percepatan penanganan.
Selain sungai, normalisasi juga diperlukan pada 38 muara di tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, tujuh telah selesai ditangani, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani. Tingginya sedimentasi di alur sungai dan muara menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diatasi karena dapat mengurangi kapasitas aliran air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air meluap melewati tanggul dan kembali menggenangi kawasan permukiman maupun infrastruktur. Karena itu, normalisasi tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kondisi sungai, tetapi juga memperkuat fungsi pengendalian banjir di wilayah terdampak.
Pelaksanaan percepatan normalisasi akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk mempercepat pengerukan sedimentasi dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Keterlibatan lintas instansi diharapkan dapat mempercepat pekerjaan, terutama pada titik-titik sungai yang masih belum tertangani. Presiden juga menugaskan unsur Zeni TNI dan Polri untuk membantu membersihkan material sedimentasi serta membangun tanggul di sepanjang sisi sungai.
Di samping penanganan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem selama proses pemulihan berlangsung. Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar risiko bencana susulan dapat ditekan ketika infrastruktur dan kawasan terdampak masih dalam tahap perbaikan. Percepatan pengerjaan sungai, penguatan tanggul, dan dukungan modifikasi cuaca menjadi langkah yang saling melengkapi dalam menghadapi ancaman banjir berulang. Tantangan utamanya adalah memastikan seluruh titik prioritas dapat ditangani secara tepat dan tidak terhambat oleh perbedaan progres di masing-masing provinsi.
Pemerintah menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas pemulihan karena dampak banjir susulan tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berpotensi menghambat perbaikan infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Dengan percepatan penanganan 137 sungai dan 38 muara, risiko luapan air diharapkan dapat dikurangi sekaligus mendukung keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Keberhasilan langkah tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, pemanfaatan anggaran secara efektif, serta penyelesaian pekerjaan di seluruh titik yang telah teridentifikasi.
