Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan agar proses pemulihan dapat kembali berjalan sejak awal tahun, sehingga masyarakat di wilayah terdampak tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada 2027 serta Rp9 triliun dari sisa anggaran 2026 yang belum terealisasi. Penjelasan itu disampaikan setelah rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dana tersebut akan dialokasikan melalui kementerian dan lembaga terkait, bukan diserahkan langsung kepada Satgas.
Penyusunan anggaran telah disesuaikan dengan program dan target pemulihan yang terukur. Prioritasnya mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar. Selain pemulihan fasilitas umum, dukungan juga diarahkan pada sektor UMKM agar kegiatan ekonomi masyarakat di daerah terdampak dapat kembali bergerak. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan aktivitas sosial dan penghidupan warga.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Tito mengusulkan agar persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan dapat diterbitkan lebih awal. Setelah surat persetujuan diterima, kementerian dan lembaga terkait diharapkan sudah dapat memulai proses lelang dini tanpa harus menunggu seluruh tahapan administrasi anggaran tahun berikutnya selesai. Skema tersebut dinilai penting untuk memangkas waktu persiapan dan mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek.
Pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dapat kembali berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2027. Target tersebut disiapkan untuk menghindari penumpukan proses administrasi yang berpotensi membuat pekerjaan baru dimulai pada April hingga Juni. Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan akan memperpanjang masa tunggu masyarakat, terutama mereka yang masih membutuhkan akses infrastruktur, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta dukungan untuk menghidupkan kembali usaha.
Dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatra berlangsung secara terencana dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga ketepatan sasaran, kesiapan pelaksanaan, dan kecepatan koordinasi antarlembaga. Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan sesuai target serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
