Pemerintah menegaskan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai salah satu prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan media digital tanpa membatasi ruang masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan konten. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan hal itu dalam acara pembubuhan paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Pemerintah menilai kejelasan batas pengaturan diperlukan agar perlindungan terhadap masyarakat tetap berjalan seiring dengan penyesuaian tata kelola industri penyiaran.
Menurut Angga, perubahan pola konsumsi informasi telah mengubah posisi masyarakat yang sebelumnya lebih banyak menjadi penonton, kini juga berperan sebagai produsen konten melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut membuat aktivitas ekspresi pribadi perlu dibedakan dari kegiatan penyiaran profesional yang memiliki struktur pengelolaan, jangkauan, dan tanggung jawab lebih besar. Dalam DIM yang disusun pemerintah, akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pengaturan lebih diarahkan kepada saluran yang beroperasi secara profesional dengan karakteristik menyerupai lembaga penyiaran, sehingga aktivitas kreator kecil dan masyarakat umum tetap memiliki ruang untuk berkembang.
Selain menjaga kebebasan berekspresi, perlindungan anak dari paparan konten berbahaya menjadi perhatian utama dalam pembaruan regulasi tersebut. Pemerintah menyoroti perbedaan pengaturan antara media penyiaran konvensional dan platform digital yang semakin banyak diakses anak-anak. Karena itu, DIM turut memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, mekanisme verifikasi usia, serta transparansi algoritma dalam distribusi konten. Pendekatan tersebut ditujukan agar perkembangan teknologi tetap dapat dimanfaatkan masyarakat, tetapi tanggung jawab perlindungan pengguna, khususnya anak-anak, juga diperkuat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah terciptanya persaingan yang adil antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital. Televisi dan radio selama ini telah menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, serta ketenagakerjaan, sementara perkembangan ekosistem digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan standar yang seimbang. Melalui prinsip level playing field dan fair competition, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara profesional memperoleh perlakuan regulasi yang setara. Pada saat yang sama, kreator pemula dan pelaku UMKM tetap diberikan ruang untuk tumbuh tanpa dibebani ketentuan yang tidak sesuai dengan skala aktivitas mereka.
Penyusunan DIM tersebut juga melibatkan koordinasi lintas kementerian agar materi perubahan RUU Penyiaran selaras dengan peraturan lain, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja. Penyelarasan ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, kreator konten, dan industri penyiaran. Angga menegaskan bahwa pembubuhan paraf oleh para menteri menunjukkan kesepahaman pemerintah terhadap materi yang akan dibawa ke tahap pembahasan bersama DPR, bukan berarti seluruh persoalan substansi telah diselesaikan.
Dengan demikian, pembaruan UU Penyiaran diarahkan untuk menjawab perubahan lanskap media tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam berekspresi. Keseimbangan antara kebebasan berkreasi, perlindungan anak, dan persaingan industri menjadi tantangan utama dalam pembahasan regulasi tersebut. Pemerintah berharap kerangka aturan yang disusun dapat memberikan kepastian bagi pelaku penyiaran profesional sekaligus menjaga ruang digital tetap terbuka bagi masyarakat, kreator independen, dan pelaku UMKM.
