
Pemerintah memperluas upaya menjaga keterjangkauan bahan pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional yang digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 22 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia sekaligus upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini ditujukan untuk mendekatkan bahan pangan dengan masyarakat melalui penjualan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Kehadiran kegiatan di tingkat daerah diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika terjadi gejolak harga komoditas tertentu.
Di Jakarta, pelaksanaan GPM dipusatkan di tiga lokasi, yakni kawasan Flyover Kalibata Cawang–Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, dan Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan kedekatan dengan masyarakat di kawasan padat penduduk agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung.
Dalam kegiatan di tiga lokasi Jakarta tersebut, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis serta 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher. Dukungan itu ditujukan untuk membantu sebagian warga memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Berbagai komoditas juga disediakan dalam kegiatan tersebut, antara lain beras SPHP, beras premium, gula pasir, minyak goreng, ayam, daging sapi, telur, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ketersediaan pilihan komoditas membuat masyarakat dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan serta kemampuan belanja masing-masing.
Perum BULOG turut mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan beras dan minyak goreng serta membantu kelancaran distribusi. Di Makassar, pelaksanaan GPM berlangsung di Kantor Kecamatan Tallo dan kawasan PD Pasar Makassar Raya dengan melibatkan 27 tenda penjualan.
Selain membantu konsumen, GPM juga menjadi sarana intervensi ketika pasokan dan harga pangan mengalami tekanan di daerah tertentu. Pemerintah dapat memanfaatkan pemantauan di lapangan untuk menentukan langkah yang diperlukan, termasuk memperkuat distribusi atau mengarahkan komoditas ke wilayah yang membutuhkan.
Dalam kegiatan nasional tersebut, pemerintah turut memperkuat dukungan pengujian keamanan pangan. Fasilitas pendukung digunakan untuk membantu pemeriksaan komoditas agar produk yang beredar, termasuk cabai, memenuhi aspek keamanan dan tidak mengandung bahan berbahaya.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Jumlah tersebut mencakup pelaksanaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta kegiatan bersama mitra. Capaian ini menunjukkan luasnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
Pelaksanaan program didukung oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta kesinambungan kegiatan di daerah yang memerlukan intervensi harga.
Melalui GPM Nasional, pemerintah berupaya memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga kestabilan pasokan kebutuhan pokok. Dampak terhadap harga akan bergantung pada ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, dan kesinambungan intervensi. Namun, kegiatan yang menjangkau hingga tingkat kabupaten dan kota memberi jalur tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
