Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat dengan menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta pada 22 Oktober 2026.
Program tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah ingin agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi keluarga.
Dalam penjelasan pemerintah, sasaran pembiayaan akan mencakup masyarakat pedesaan, wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan modal agar dapat mengembangkan kegiatan produktif.
Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah akan menyusun pembagian sektor untuk mencapai target kredit rakyat tersebut. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan serta pembiayaan program perumahan akan menjadi bagian dari landasan pengembangan pembiayaan, dengan kemungkinan penambahan dukungan kepada sektor strategis lainnya.
Bagi pelaku UMKM, akses pembiayaan dapat menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan, menambah persediaan barang, atau memperluas pemasaran. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kemampuan usaha mengelola modal, persyaratan pembiayaan, dan kesesuaian skema kredit dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Petani dan nelayan juga berpotensi memperoleh manfaat melalui pembiayaan yang mendukung kegiatan produksi. Modal usaha dapat membantu pemenuhan kebutuhan sarana produksi, peralatan, pengolahan hasil, hingga distribusi, sehingga peluang peningkatan nilai tambah tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Pembentukan DNKK sekaligus menunjukkan perubahan pendekatan kebijakan keuangan, dari yang sebelumnya berfokus pada kepemilikan rekening menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Pemerintah menilai akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti kemampuan masyarakat mengelola pendapatan, tabungan, pembiayaan, dan risiko ekonomi.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan atau akses terhadap layanan keuangan masih perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai cara penggunaannya.
Pemerintah menargetkan agar penyaluran kredit tahun depan benar-benar menjadi penggerak ekonomi dari daerah. Meski demikian, angka Rp400 triliun masih merupakan target 2027 yang memerlukan perincian sektor, persyaratan, dan pelaksanaan lebih lanjut. Keberhasilannya akan bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pembiayaan, serta kemampuan penerima memanfaatkan modal secara produktif.
Dengan memperluas akses pembiayaan dan memperkuat literasi keuangan, pemerintah berupaya memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Jika pelaksanaannya tepat sasaran, program ini berpotensi memperkuat ekonomi daerah sekaligus membuka ruang pertumbuhan bagi usaha rakyat.
