Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengambil langkah penanganan secara proaktif. Upaya pemadaman dan pencegahan diminta tidak hanya bergantung pada kondisi alam, termasuk turunnya hujan, tetapi harus didukung pengerahan seluruh kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Instruksi tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam keterangan pers, Sabtu (31/10/2026). Penanganan karhutla dinilai perlu diperkuat mengingat dampaknya telah meluas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Sugiono menegaskan bahwa kemunculan titik api baru ketika proses pemadaman masih berlangsung menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat di wilayah rawan kebakaran. Peningkatan patroli, percepatan pemenuhan sarana pemantauan, serta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan rawan menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berulang, termasuk yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah daerah juga diminta segera menginventarisasi kebutuhan peralatan penanggulangan dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat melalui BNPB maupun Kemenko PMK. Selain ancaman karhutla, kesiapsiagaan terhadap bencana lain turut ditekankan melalui normalisasi sungai yang tertutup material banjir serta perbaikan saluran drainase guna mengantisipasi banjir dan tanah longsor.
Penguatan penanganan di lapangan juga diikuti langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 16 perusahaan milik warga Indonesia dan empat perusahaan asing dari Singapura, Malaysia, serta Korea Selatan. Selain itu, Polri mengusulkan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang dinilai memenuhi sejumlah indikator pelanggaran, antara lain kebakaran berulang di wilayah konsesi dan tidak memadainya sarana serta prasarana pencegahan kebakaran. Dari 97 laporan yang telah masuk tahap penyelidikan, penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pertanggungjawaban perusahaan terhadap risiko kebakaran di wilayah operasionalnya.
Penindakan juga dilakukan terhadap pelaku perorangan. Berdasarkan 287 laporan polisi terkait karhutla, sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka di berbagai wilayah Indonesia. Rangkaian penindakan terhadap korporasi maupun individu tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga pada pencegahan melalui penegakan hukum. Meski demikian, proses hukum tetap perlu dijalankan secara transparan, berintegritas, dan sesuai ketentuan agar pertanggungjawaban dapat diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar penanganan perkara korporasi turut memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat kecil yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan usaha di sekitar perusahaan. Dampak terhadap lapangan kerja dan pendapatan keluarga perlu diantisipasi, terutama apabila proses hukum berlanjut pada keputusan yang memengaruhi operasional perusahaan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, tetap terpenuhi selama proses penyelesaian berlangsung. Dukungan terhadap penegakan hukum, menurut Puan, harus berjalan seiring dengan perlindungan bagi warga yang tidak terlibat dalam pelanggaran.
Dengan demikian, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu antara pencegahan, pemadaman, pengawasan, dan penegakan hukum, disertai perhatian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Instruksi Presiden menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran, sementara proses hukum terhadap korporasi dan pelaku perorangan diharapkan memberikan efek pencegahan. Keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
