Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah kemajuan dalam upaya memperbaiki layanan pendidikan. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah memperluas program revitalisasi dan pembangunan sekolah, memulihkan satuan pendidikan terdampak bencana, serta mendorong penyediaan lingkungan belajar yang lebih layak. Hingga 20 Oktober 2026, program revitalisasi dan pembangunan telah menjangkau 55.451 satuan pendidikan sepanjang 2025–2026.
Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan perbaikan sarana pendidikan. Pada 2025, program tersebut menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440 sekolah, dengan 99,96 persen pembangunan telah selesai. Pada 2026, hingga 20 Oktober, jangkauannya mencapai 39.284 satuan pendidikan atau 123,75 persen dari target 31.744 sekolah. Capaian yang melampaui target di atas menjadi salah satu indikator kemajuan program pendidikan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pelaksanaan melalui skema swakelola dengan penyaluran dana langsung ke sekolah juga membuka ruang keterlibatan satuan pendidikan dalam pembangunan.
Selain itu, program ini melibatkan lebih dari 58 ribu UMKM lokal dan menyerap sekitar 238 ribu tenaga kerja. Artinya, program revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan fasilitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal. Keberhasilan lain terlihat dalam upaya memulihkan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran telah direvitalisasi atau mencapai 98,62 persen. Sementara itu, penanganan bencana lainnya telah menjangkau 747 dari 749 sekolah sasaran atau 99,73 persen.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk pemulihan layanan pendidikan pascabencana di tiga provinsi tersebut. Langkah ini penting karena anak-anak di wilayah terdampak bencana membutuhkan kepastian untuk kembali belajar di sekolah yang layak. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan sarana dan pemulihan layanan pendidikan menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, keberhasilan dua tahun ini perlu terus diperkuat agar tidak berhenti pada jumlah sekolah yang dibangun atau diperbaiki. Fasilitas yang lebih baik harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, dan pemanfaatan sarana secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh peserta didik. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa capaian yang diperoleh bukanlah hasil akhir, melainkan tolok ukur untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Pesan ini penting dalam membaca capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang pendidikan. Keberhasilan program tidak hanya terletak pada kemampuan pemerintah melampaui target, tetapi juga pada konsistensi menjaga kualitas pelaksanaan dan memastikan manfaatnya sampai kepada murid. Fondasi yang telah dibangun perlu dilanjutkan agar perluasan akses, perbaikan fasilitas, dan penguatan layanan benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya pendidikan bermutu bagi semua.
