Danantara menilai pembiayaan pembangunan energi perlu dirancang lebih fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik Indonesia akibat pertumbuhan industri, pusat data, kendaraan listrik, hingga elektrifikasi rumah tangga.
Fleksibilitas tersebut dinilai penting agar investasi energi tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga memperhitungkan kesiapan jaringan, pola konsumsi, dan kemampuan sistem menyerap energi yang dihasilkan.
Managing Director of Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF) Rachmat Kaimuddin mengatakan, pengembangan sistem energi harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, infrastruktur yang telah dibangun, serta pola penggunaan listrik masyarakat.
“Kalau kita memiliki 100 gigawatt listrik dari tenaga surya, kita harus memikirkan apakah kita memiliki beban untuk menyerapnya dan apakah ada penggunaan energi yang bisa dialihkan ke siang hari,” ujar Rachmat dalam SAFE 2026 di Jakarta.
Menurut Rachmat, peningkatan kapasitas pembangkit energi surya perlu diikuti dengan kesiapan sistem kelistrikan. Produksi listrik yang melimpah pada siang hari, misalnya, harus dapat diserap melalui jaringan dan pola konsumsi yang sesuai.
Kondisi tersebut menunjukkan transisi energi membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara pembangunan pembangkit, penguatan infrastruktur, dan pengelolaan permintaan listrik.
Rachmat menjelaskan, DDMF memiliki mandat untuk mendukung proyek pembangunan jangka panjang melalui pembiayaan dengan karakter yang lebih fleksibel.
Lembaga pembiayaan pembangunan, kata dia, juga dapat berperan dalam menurunkan risiko proyek dan mempersiapkan investasi agar lebih mudah menarik partisipasi sektor swasta.
Peran tersebut menjadi relevan di tengah kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur energi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung agenda keberlanjutan.
