.jpeg)
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) turut memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan hingga tingkat desa.
“Keberadaan koperasi di desa itu menandakan bahwa negara hadir. Barang-barang produk UMKM desa bisa dijual di sana. Di sisi lain, barang-barang subsidi tidak lagi dikuasai tengkulak dan rentenir, sehingga masyarakat desa bisa membeli barang dengan harga murah,” jelas Ferry Juliantono dalam silaturahmi dengan Ketua Umum DNIKS, A Effendy Chorie di Kantor Kemenkop.
Fery menambahkan, Gagasan KDMP sendiri sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, ia menilai koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menerjemahkan gagasan ekonomi kerakyatan ke dalam kegiatan ekonomi yang nyata di tingkat desa.
Lebih jauh Ferry menilai penguatan KDMP tidak cukup hanya menjadikan koperasi sebagai tempat distribusi barang. Koperasi juga harus mampu menjadi pintu masuk bagi produk-produk UMKM dan masyarakat desa ke dalam rantai pasok yang lebih besar. Ia pun mencontohkan produk kebutuhan sehari-hari seperti kecap dan minyak goreng.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2024 perkebunan sawit swasta menguasai sekitar 50,95 persen areal sawit nasional, sedangkan perkebunan rakyat sekitar 40,85 persen dan perkebunan besar negara sekitar 4,88 persen.
Menurutnya, hal ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi rakyat yang sebenarnya dapat diperkuat melalui koperasi, terutama dengan membangun keterhubungan antara petani, UMKM, pengolahan, hingga pasar.
Untuk mensukseskan program KDMP, menurut Ferry, pemerintah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Atas dasar itu, pihaknya mengajak DNIKS terlibat dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Sebab, ia melihat DNIKS memiliki modal sosial yang besar melalui jaringan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang tersebar hingga daerah.
Sambut Ajakan Menteri Koperasi
Menyambut ajakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie menyambut positif ajakan Menteri Koperasi tersebut. Dan, menurutnya, DNIKS siap memperkuat kolaborasi dengan Kemenkop untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Effendy Choirie mengatakan, salah satu langkah awal kerja sama tersebut adalah menyelenggarakan simposium nasional mengenai kesejahteraan sosial. Simposium tersebut akan mengangkat tema “Koperasi Lokomotif Kesejahteraan Rakyat”.
Forum ini, menurut pria yang kerap disapa Gus Choi, diharapkan menjadi ruang untuk memetakan persoalan kemiskinan dan pengangguran sekaligus merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.
“Simposium tersebut akan membahas sedikitnya tiga agenda utama, yakni data dan peta kemiskinan, data pengangguran, serta strategi dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Gus Choi.
Menurut Gus Choi, pembahasan mengenai data dan peta kemiskinan dinilai penting karena penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun 0,18 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Namun, kemiskinan masih lebih tinggi di wilayah perdesaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai sekitar 12,10 juta orang, sementara di perkotaan sekitar 10,83 juta orang.
Data tersebut menunjukkan pentingnya strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Desa, misalnya, memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
Karena itu, pemetaan kemiskinan nantinya tidak hanya melihat jumlah penduduk miskin, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Pengangguran Masih Menjadi Tantangan
Selain kemiskinan, persoalan pengangguran menjadi agenda penting dalam kolaborasi Kemenkop dan DNIKS. BPS mencatat, pada Februari 2026 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 147,67 juta orang.
Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,24 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap sekitar 60,29 persen tenaga kerja nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat didorong tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan, serta penguatan rantai pasok ekonomi desa.
