DALAM sejarah pembangunan modern, hampir tidak ada negara yang berhasil melompat menjadi bangsa maju tanpa investasi besar pada kualitas sumber daya manusianya. Jalan menuju kemajuan selalu dimulai dari manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak sejak usia dini.
Karena itulah, program makan bergizi sekolah bukanlah gagasan baru. Amerika Serikat telah menjalankan National School Lunch Program sejak 1946. Jepang mengembangkan sistem Kyushoku sejak 1954. Swedia menjamin makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1973.
India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995. Brasil melalui Program Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE kini melayani lebih dari 40 juta murid setiap tahun.
Semua negara tersebut memahami satu hal yang sama. Kualitas manusia tidak dibangun ketika seseorang sudah dewasa.
Ia dibangun sejak anak-anak melalui gizi yang cukup, kesehatan terjaga, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Dalam konteks itulah, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, sesungguhnya harus dipahami.
Program ini bukan sekadar pembagian makanan gratis. MBG merupakan investasi pembangunan manusia terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Dengan target jangka panjang mencapai 82 juta penerima manfaat yang mencakup siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya, MBG dirancang untuk memutus rantai stunting, memperkuat kualitas generasi masa depan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Secara konseptual, arah kebijakan ini sulit dibantah. Negara memang harus hadir memastikan anak-anak Indonesia memperoleh hak dasar mereka atas gizi yang layak.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa program yang besar selalu menghadapi godaan yang besar pula.
Di antara niat yang baik dan hasil yang diharapkan, terdapat satu variabel yang sering menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan, yaitu tata kelola. Dan di sinilah MBG sedang menghadapi ujian terbesarnya.
Penangkapan pimpinan BGN tentu merupakan kabar yang mengejutkan. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa ini juga dapat menjadi momentum koreksi nasional yang sangat penting. Tidak ada program publik yang kebal dari penyimpangan. Bahkan, program terbaik sekalipun dapat gagal jika dikelola oleh sistem yang buruk. Yang membedakan negara yang berhasil dan negara yang gagal bukan absennya masalah. Yang membedakan adalah keberanian melakukan koreksi ketika masalah ditemukan.
MBG terlalu penting untuk gagal. Program ini menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia. Ia menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, kritik terhadap MBG tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan program. Kritik justru merupakan bentuk kepedulian agar tujuan mulia yang melatarbelakanginya tidak dirusak oleh praktik-praktik yang menyimpang. Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah individu, jabatan, atau bahkan lembaganya. Yang harus diselamatkan adalah cita-cita besar yang berada di balik Program MBG.
