Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita,” ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta.
Dony berharap kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.
“Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah,” ucap pria asal Sumatera Barat tersebut. .
Ia menambahkan mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.
“Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI,” ucap Dony.
Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau profit.
“Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih,” ungkap dia.
Dony mengatakan pemerintah juga ingin memastikan kehadiran DSI memberikan manfaat bagi dunia usaha. Oleh karena itu, selama masa transisi enam bulan yang dimulai pada Juni hingga Desember 2026, pemerintah akan melakukan berbagai diskusi dengan pelaku industri.
“Dalam tahapan transisi selama enam bulan itu banyak diskusi yang akan kita lakukan, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha,” sambung Dony.
Untuk mendukung operasional perusahaan, sambung Dony, Danantara juga memperoleh dukungan SDM dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan tata kelola perdagangan dan investasi. Dony menyampaikan terdapat sejumlah figur-figur andal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga BKPM untuk mengisi berbagai posisi di DSI.
Dony menegaskan penataan ekspor SDA tidak akan dilakukan secara sepihak oleh Danantara. Menurutnya, keberhasilan DSI sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.
“Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan dan dukungan juga dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penataan ekspor SDA kita ke depannya,” kata Dony.
