Home / Hukum

Hukum

PKS Minta Presidential Threshold Jadi 7 Persen, Ini Kata Hakim MK

Gugatan presidential threshold 20 persen masih terus berdatangan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali menolaknya. Terakhir diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berharap presidential threshold jadi 7 persen. Permohonan itu kini masih diperiksa oleh MK. “Ini open legal policy. Berapa pun itu konstitusional karena tidak ada dasar di UUD …

Baca Selanjutnya »

Mahfud Ungkap Respons Jokowi Terkait Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Menurut Mahfud, yang terpenting bagi Jokowi ialah berguna bagi negara. Hal itu diungkap Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, yang diunggah pada Rabu (9/6/2021). Mahfud bercerita bahwa dia sempat menanyakan pasal penghinaan …

Baca Selanjutnya »

Harga Minyak Goreng Curah Hari Ini: Rata-Rata Dijual Rp16.500 per Kg

JAKARTA – Harga Minyak Goreng Curah saat ini terpantau terus turun yaitu Rp16.500 per kilogram di rata-rata pasar tradisional Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), Kamis (14/7/2022) pukul 10.00 WIB, harga minyak goreng curah di beberapa provinsi sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yaitu Rp14.000 …

Baca Selanjutnya »

Jenderal Kopassus Ancam KKB: Kami Takkan Diam Jika Terus Ditembaki!

Aksi teror yang kerap dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, mendapat respons keras dari Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih (Pangdam XVII/Cenderawasih) yang baru, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Teguh Muji Angkasa. Seperti yang diketahui, pada 28 Januari 2022 lalu ada tiga prajurit TNI Angkatan Darat gugur saat menjalankan tugas …

Baca Selanjutnya »

Jokowi Ingatkan Bahayanya Sengketa Lahan di Masyarakat

Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh jajarannya untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di masyarakat. Menurutnya, selain berdampak pada menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di tanah air, persoalan sengketa tanah ini juga bisa meningkatkan konflik sosial. “Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan bahaya banget. Orang …

Baca Selanjutnya »

JAI Desak DPR RI Usut IUP Batubara Milik Tan Paulin di Kalimantan Timur

Puluhan massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (JAI) dipimpin Rahmad Himran unjuk rasa depan pintu gerbang gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022). Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Jaringan Aktivis Indonesia, DPR jangan kongkalikong dengan pengusaha nakal yang merugikan negara, Komisi III segera buat Panja (panitia kerja) Khusus terkait pertambangan ilegal …

Baca Selanjutnya »

Terbongkar Sudah, Heboh Tan Paulin Disebut “Ratu Batu Bara”

Nama Tan Paulin mencuat setelah Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membongkar adanya praktik permainan penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir menjelaskan bahwa, ada ‘Ratu Batu Bara‘ yang semestinya ditangkap oleh pemerintah. Karena orang …

Baca Selanjutnya »

BSSN Siap Mendukung Pembangunan IKN Nusantara Smart City

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022. Undang-Undang IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Pembangunan IKN merupakan upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesiasentris dan menjadi bagian transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah …

Baca Selanjutnya »

KPK Tahan Paksa Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penahanan paksa terhadap Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinisial AS. AS yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II telah ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan …

Baca Selanjutnya »

Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia. Jokowi memastikan, pelanggaran HAM berat ini akan diselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. “Pemerintah berkomitmen menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan prinsip keadilan bagi yang diduga …

Baca Selanjutnya »