Pemerintah terus mempercepat pemerataan kualitas pendidikan melalui penguatan sarana dan prasarana sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah kembali meneguhkan komitmen untuk melanjutkan program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dan Berita Acara Serah Terima Digitalisasi Pembelajaran. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk bekerja sama memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
Pada 2025, pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun. Program tersebut disebut memberikan manfaat kepada sekitar 4,23 juta peserta didik di berbagai daerah.
Penguatan infrastruktur pendidikan juga dilengkapi dengan digitalisasi pembelajaran. Pada 2025, pemerintah telah mendistribusikan 288 ribu Interactive Flat Panel atau IFP ke sekolah-sekolah di Indonesia. Teknologi tersebut diharapkan membantu menghadirkan materi pembelajaran yang lebih interaktif sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar.
Program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada sekolah di wilayah perkotaan. Pemerintah menempatkan sekolah yang terdampak bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, serta sekolah dengan kondisi kerusakan berat sebagai prioritas.
Untuk 2027, pemerintah menargetkan perluasan program revitalisasi hingga mencakup 100 ribu satuan pendidikan. Dengan perluasan tersebut, jumlah sekolah yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan dapat mendekati 200 ribu satuan pendidikan.
Di sisi lain, digitalisasi pembelajaran terus diarahkan agar tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan guru agar teknologi benar-benar digunakan untuk memperkuat proses pembelajaran di kelas.
Langkah tersebut menjadi penting karena kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah, tetapi juga akses terhadap teknologi, kualitas materi pembelajaran, serta kompetensi tenaga pendidik. Karena itu, penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru perlu berjalan secara bersamaan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa peserta didik di berbagai wilayah memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak dan berkualitas. Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran diharapkan menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
