Zulkifli Hasan Tegaskan Koperasi Desa sebagai Infrastruktur Penguat Ekonomi Masyaraka

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak hanya dibangun sebagai tempat masyarakat berjualan, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam seminar nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di aula Semergou, Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI Aries Marsudiyanto, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto.

Lalu, hadir juga Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen. Pol. Helfi Assegaf, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan, Bupati se-Provinsi Lampung, kepala desa se-Provinsi Lampung, dan Apdesi.

Zulkifli mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis, salah satunya mewujudkan swasembada pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.

Menurut dia, pemerintah membangun Kopdes di sekitar 82.000 titik desa dan kelurahan di Indonesia.

“Perlu dicatat, Kopdes bukan sekadar tempat jualan, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang subsidi dan bantuan,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi maupun bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan melalui Kopdes.

Mulai dari beras, pupuk, gas elpiji 3 kilogram, SPHP, minyak goreng hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, jalur pengiriman barang melalui pos juga diarahkan sampai ke Kopdes sebelum diteruskan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kata Zulkifli, keberadaan Kopdes diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus memperpendek rantai distribusi barang ke masyarakat desa.

“Begitu juga dengan pengiriman melalui pos, jalurnya akan sampai ke Kopdes sebelum diteruskan ke masyarakat. Ini berfungsi memudahkan layanan sebagai infrastruktur pemerintah,” ujarnya.

Zulkifli juga menyoroti persoalan panjangnya rantai pasok yang menyebabkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat di desa justru lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.

Ia mencontohkan kondisi di kampungnya, Desa Rulung Helbu atau Rulung Raya.

Menurutnya, harga ayam di daerah tersebut dapat mencapai Rp60.000 per ekor karena proses distribusinya masih panjang.