
Kementerian Keuangan mengeklaim perpindahan pengelolaan anggaran dari era Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto berlangsung lancar dan berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.
menyatakan bahwa proses peralihan tata kelola keuangan negara dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju kabinet Presiden Prabowo Subianto berjalan tanpa hambatan signifikan.
Kesiapan infrastruktur kelembagaan sejak masa transisi menjadi faktor utama yang menopang stabilitas fiskal dan kelancaran eksekusi program prioritas pemerintah baru.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam forum evaluasi bertajuk Financing Forum 2 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Menurut Suahasil, kelancaran suksesi anggaran ini merupakan buah dari sinkronisasi matang yang telah dirintis jauh sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintahan terdahulu adalah pendirian Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024. Kesiapan kelembagaan dini ini memungkinkan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung dieksekusi begitu kabinet baru resmi menjabat.
“Hal tersebut membuat program makan bergizi gratis dapat langsung dikerjakan secara penuh, dilaksanakan dengan kecepatan maksimal namun tetap terukur secara bertahap,” ujar Suahasil dalam pemaparannya di hadapan pelaku pasar dan pemangku kepentingan ekonomi.
Tata Kelola Birokrasi dan Pencegahan Kendala Administrasi
Keberhasilan fase transisi ini turut melibatkan kolaborasi erat antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dan jajaran Kementerian Keuangan. Pada masa peralihan Oktober 2024, struktur pimpinan kementerian juga diperkuat dengan bergabungnya Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Tantangan krusial yang dihadapi pasca-terbentuknya Kabinet Merah Putih adalah restrukturisasi kementerian dan lembaga negara. Kemenkeu bertugas memastikan pemecahan maupun penggabungan nomenklatur Kementerian seperti pemisahan urusan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta kebudayaan tidak memicu guncangan pada sistem penggajian aparatur negara maupun pencatatan aset.
Suahasil menyoroti bahwa birokrasi Indonesia berhasil menghindari terulangnya kendala klasik seperti yang terjadi dua dekade silam, di mana pembentukan lembaga baru kerap berujung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai hingga berbulan-bulan.
Guna mengawal pembagian sumber daya manusia dan aset perkantoran selama dua bulan terakhir tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 sebagai landasan hukum teknis.
“Seluruh proses penataan tersebut berhasil kami rampungkan dengan baik pada dua bulan terakhir tahun 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pun tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian karena dikelola secara sangat rapi melalui payung hukum PMK 90,” tegasnya.
Realokasi Anggaran dan Stabilitas Makroekonomi
Memasuki tahun anggaran 2025, pemerintah menggeser fokus kebijakan fiskal melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana hasil penghematan belanja kementerian dan lembaga tersebut kemudian direalokasikan melalui pembahasan bersama Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Penataan ulang postur APBN ini diarahkan untuk mendanai deretan program strategis nasional, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga revitalisasi fasilitas sekolah dan rumah sakit.
Di sisi penerimaan negara, pemerintah resmi mengoperasikan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, Coretax, mulai Januari 2025 guna memodernisasi dan mengoptimalkan pengumpulan pajak.
Suahasil menegaskan bahwa seluruh penyesuaian struktural dan realokasi anggaran sepanjang 2025 tersebut terbukti tidak mendisrupsi fundamental ekonomi domestik.
“Kami tetap berhasil menutup tahun dengan capaian kinerja yang solid, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat berada di level 5,11 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali pada angka 2,9 persen,” pungkasnya.
