
Pemerintah terus memperkuat dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dengan mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pengadaan bahan pangan dari petani lokal.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arie Satria mengatakan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperlukan agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat setempat.
Menurut Arie, pemerintah daerah perlu memastikan pengelola SPPG menjalin kemitraan dengan petani lokal sehingga potensi pertanian Papua dapat terserap secara optimal.
“Jadi, yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujar Arie dalam kegiatan monitoring pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.
Dia menegaskan kebutuhan pangan dalam program MBG harus menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah,” katanya.
Arie juga berharap Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota serta memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya penggunaan bahan pangan lokal.
