Palembang Media Online Media Online Independen dan Terpercaya
Dewasa ini, cuaca yang tidak menentu dan hujan yang masih sering mengguyur menyebabkan banyak petani kehilangan penghasilannya karena gagal panen. Banyak lahan petani mengalami kebanjiran sehingga tidak bisa menghasilkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perlindungan terhadap kelompok petani masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.
Menurutnya, petani menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Penghasilan musiman yang tergantung musim panen, di tambah dengan risiko dan ancaman gagal panen (puso) membuat petani sangat rentan terjun ke jurang kemiskinan.
“Petani ini sangat rentan terhadap risiko kemiskinan karena pendapatannya yang belum semua layak dengan berbagai macam sebab. Jadi begitu kena musibah, seperti banjir itu mudah sekali untuk menjadi miskin,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir di Indonesia, pada Kamis (4/5/2023).
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, saat ini perlindungan terhadap pendapatan petani belum berjalan dengan baik. Apabila terkena musibah maka sangat rentan menjadi miskin.
Seperti pada kasus puso karena banjir, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentan waktu dari Januari 2023 – April 2023 terdapat 113.792.8 Ha yang terdampak banjir dan 48.701.13 Ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Total Kerugian lahan gagal panen terdampak banjir tahun 2023 dari 57,053 petani adalah Rp412.449.554.680.
Muhadjir menyatakan pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan supaya para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya. Dia menyatakan, di antara skemanya adalah seperti memberikan bantuan pengantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT Jasindo.
Menko PMK menyatakan, dari macam-macam skema yang dipersiapkan, masih dipertimbangkan beberapa hal, seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.
