Home / Berita / RUU DOB Papua Barat Daya Segera Ditetapkan Jadi UU, DPRB Minta Warga Tak Permasalahkan soal Ibu Kota

RUU DOB Papua Barat Daya Segera Ditetapkan Jadi UU, DPRB Minta Warga Tak Permasalahkan soal Ibu Kota

RUU DOB Papua Barat Daya Segera Ditetapkan Jadi UU, DPRB Minta Warga Tak Permasalahkan soal Ibu Kota

Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya DPR Papua Barat (DPRPB), George Karel Dedaida mengapresiasi dukungan dari seluruh elemen masyarakat di wilayah Sorong Raya yang getol menyuarakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya.

George mengatakan bahwa aspirasi mengenai pembentukan DOB Papua Barat Daya sudah digaungkan sejak 2001, namun baru terealisasi pada 2022.

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Barat Daya akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat II dan segera disahkan menjadi UU.

“Selama 20 tahun didorong. Sekarang sudah jadi, mari kita syukuri berkat yang Tuhan sudah beri,” kata George saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (20/9/2022).

Ia pun meminta masyarakat tak mempermasalahkan soal penentuan ibu kota provinsi.

George mengimbau agar masyarakat Sorong Raya tidak terjebak dalam perdebatan dan perselisihan terkait hal teknis seperti itu

Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Sementara Kota Sorong akan menjadi ibu kota provinsi.

“Jangan berselisih soal teknis-teknis yang kecil,” ujar George.

Ia menambahkan, DPR Papua Barat berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung roda pemerintahan DOB Papua Barat Daya.

Komitmen itu disampaikan langsung Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kalau terkait nilai, pasti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.”

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan, mengatakan pemerintah provinsi siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung jalannya roda pemerintahan baru.

Sesuai perundang-undangan, besaran dukungan anggaran DOB provinsi berkisar Rp 10 miliar, sedangkan DOB kabupaten Rp 5 miliar.

Besaran anggaran yang akan digelontorkan sangat bergantung terhadap kemampuan keuangan dari daerah.

“Nanti dibicarakan lagi, pemerintah pusat juga akan hitung,” ujar George Karel Dedaida.

Dari sisi kualitas sumber daya, ucapnya, wilayah Sorong Raya memiliki banyak aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten.

Nanti, ASN asal Sorong Raya yang bertugas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dikembalikan untuk mendukung keberlangsungan roda pemerintahan DOB Papua Barat Daya.

“Kota Sorong, Kabupaten Sorong sudah banyak yang punya pengelaman,” pungkas Nataniel D Mandacan.

 

Komentar Facebook