Home / Artikel Opini / Setara Nilai Pemanggilan Komnas HAM Terhadap KPK tak Tepat

Setara Nilai Pemanggilan Komnas HAM Terhadap KPK tak Tepat

Ketua Setara Institute, Hendardi, menyarankan jika ada pihak yang merasa dirugikan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN, sebaiknya menempuh jalur hukum daripadai membangun opini. Sebab, menurutnya sudah saatnya polemik terkait TWK dihentikan.

“Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6).

Hendardi menilai seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lainnya tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer, tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu. Dia berpendapat bahwa hukum itu adalah mekanisme bernegara dan demokratis yang tersedia.

Menurutnya, pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN juga tidak tepat. Hendardi melanjutkan, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). TWK merupakan perintah undang-undang dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

“Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana. Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM,” ujar Hendardi.

Hendardi melanjutkan, Komnas HAM semestinya meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi di mana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

“Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?,” jelasnya

Dia berpendapat bahwa dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM. Sehingga Komnas HAM tidak bisa dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan kepentingan apapun.

Dia menambahkan bahwa dalam persoalan alih status menjadi ASN di manapun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Karena, lanjut dia, untuk menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi. Misalnya seseorang tidak diluluskan karena dicurangi atau diskriminasi atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya. “Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid,” katanya.

Komentar Facebook