Home / Artikel Opini / Menilik RUU BPIP yang Diajukan Pemerintah ke DPR

Menilik RUU BPIP yang Diajukan Pemerintah ke DPR

Pemerintah mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR, yang dianggap sebagai RUU pengganti RUU HIP yang kontroversial. Apa isi RUU tersebut?
Dalam draf yang diterima kumparan, Senin (20/7), RUU itu sangat singkat untuk disebut sebagai UU, yaitu hanya 16 halaman dengan 17 pasal saja. Jauh lebih sedikit dibandingkan Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi payung hukum bagi BPIP.
“Pembinaan ideologi Pancasila adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” bunyi pasal 1 UU BPIP, dikutip Senin (20/7).
Sama dengan ketentuan dalam PP, BPIP berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BPIP juga memiliki Dewan Pengarah yang kini diketuai Megawati Soekarnoputri.
BPIP punya tugas membantu presiden yaitu:
  • merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
  • melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
  • mengintegrasikan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan
  • melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan riset dan inovasi.
  • melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembangunan nasional
  • melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik yang demokratis
  • melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta politik luar negeri
  • menyusun materi dan metodologi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
  • menyusun dan menetapkan standardisasi pendidikan dan pelatihan.
  • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
  • memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta kebijakan kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan elemen masyarakat lainnya agar berpedoman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
RUU itu juga mengatur soal partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di berbagai bidang untuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan kegiatan terlibat dalam pembinaan ideologi Pancasila.
Pendanaan BPIP bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komentar Facebook